Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, berencana untuk mengajukan pengunduran dirinya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan rencananya kepada Presiden Prabowo saat pertemuan yang berlangsung hari ini.
“Kami mengonfirmasi bahwa pagi ini benar ada pertemuan antara Presiden dan Wapres. Pertemuan itu berlangsung sekitar 2,5 jam,” terang Prasetyo dalam konferensi pers di Istana, pada Selasa (10/11).
“Dalam pembicaraan tersebut, Wapres menyatakan keinginannya untuk mundur berkaitan dengan dinamika yang terjadi terkait dengan putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA),” imbuhnya.
Prasetyo juga menegaskan bahwa selama pertemuan, Presiden Prabowo tidak menolak pengunduran diri Gibran, namun memberikan beberapa saran. Gibran juga meminta untuk diberikan waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang ia miliki melalui proses pengadilan.
Keputusan Gibran untuk mundur datang di tengah tekanan politik yang semakin kuat dari parlemen. Sebanyak 50 anggota DPR dari enam fraksi telah mengajukan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait masalah ijazah Gibran yang sudah diputus oleh MA dan MK.
Mahkamah Agung menyatakan bahwa Suket penyetaraan SMA yang digunakan Gibran untuk mendaftar Pilpres 2024 tidak sah, dan hal ini menegaskan keputusan MK yang sebelumnya tidak menemukan bukti kelulusan setara SMA Gibran di luar negeri.
DPR merespons keputusan MA dan MK dengan mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat, yang diatur dalam UU MD3, terkait dugaan pelanggaran hukum oleh pejabat negara.
Gibran telah memberikan tanggapan mengenai keputusan MK terkait polemik ijazahnya, dengan menegaskan bahwa jika ia tidak lulus SMA, ia tidak mungkin bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran pada Rabu (7/10).
